Rapat Kerja Forum Rektor Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama di Samarinda

Samarinda, 7 September 20204 - Forum Rektor Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) menggelar rapat kerja penting di Samarinda, yang dihadiri oleh perwakilan dari berbagai perguruan tinggi NU se-Indonesia. Salah satu peserta yang hadir adalah STKIP NU Kabupaten Tegal, yang diwakili oleh Ketua STKIP NU Kabupaten Tegal, Dr. Ahmad Taufiq, M.Pd.I. Pada kesempatan ini, Para Rektor LPTNU menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristekdikti) melalui Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Dalam rapat kerja tersebut, terdapat tiga poin utama yang dibahas dalam Forum Rektor LPTNU kepada pemerintah, yakni:

1. **Rekomendasi Penghentian Rekrutmen Mahasiswa Seleksi Mandiri oleh PTN BH**
    Menegaskan pentingnya agar Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) tidak melakukan rekrutmen mahasiswa melalui jalur seleksi mandiri secara berlebihan. Menurutnya, seleksi mandiri yang berlebihan dapat merugikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS), terutama karena sebagian besar calon mahasiswa potensial terserap oleh PTN BH, sehingga PTS kesulitan mendapatkan mahasiswa baru. "Kami berharap pemerintah dapat mengatur regulasi ini dengan lebih baik, agar tercipta keseimbangan antara PTN dan PTS," ujarnya.

2. **Pemberian Izin kepada ASN untuk Mengajar di PTS**
   Rekomendasi berikutnya adalah agar Aparatur Sipil Negara (ASN) diperbolehkan untuk mengajar di Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Menurut Para Rektor LPTNU, kebijakan ini akan meningkatkan kualitas pendidikan di PTS, sekaligus membantu dalam pengembangan SDM di institusi swasta. "Dengan keterlibatan ASN, PTS akan mendapatkan dukungan tenaga pengajar yang berkualitas, yang tentunya akan berdampak positif bagi peningkatan mutu pendidikan di perguruan tinggi swasta,"

3. **Penghapusan Biaya Akreditasi oleh LAM**
   Poin terakhir yang disampaikan adalah terkait dengan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Forum Rektor LPTNU menyarankan agar biaya akreditasi yang selama ini dibebankan kepada perguruan tinggi dihapus. Menurutnya, biaya tersebut cukup memberatkan, terutama bagi PTS yang memiliki sumber daya terbatas. "Kami berharap agar akreditasi menjadi lebih terjangkau atau bahkan gratis, sehingga tidak menjadi beban bagi pengembangan perguruan tinggi, khususnya PTS,"

Dalam penutupannya, menekankan pentingnya sinergi antara PTN dan PTS, terutama dalam konteks penerimaan mahasiswa baru. Ia berharap PTN BH tidak melakukan seleksi mandiri secara berlebihan yang dapat mengakibatkan PTS kesulitan dalam mendapatkan mahasiswa.

Rapat kerja Forum Rektor PTNU ini menjadi momen penting bagi dunia pendidikan, terutama bagi perguruan tinggi di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan diharapkan dapat direspons positif oleh pemerintah untuk menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang lebih adil dan merata.