Mahasiswa Tegal Gelar Aksi Damai Peringati Hari Anti Korupsi

Tegal, 9 Desember 2024 – Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Tegal menggelar aksi damai pada Senin sore untuk memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Aksi yang berlangsung di depan gerbang Kantor Pemerintah Kabupaten Tegal ini digagas oleh Aliansi Desember Bergerak, yang terdiri dari organisasi mahasiswa seperti PMII Tegal, BEM STKIP NU Tegal, BEM Politeknik Purbaya, dan BEM IBN Tegal. Aksi dimulai dengan serangkaian orasi yang disertai dengan teatrikal simbolis sebagai bentuk perlawanan terhadap berbagai persoalan, seperti isu korupsi, pengangguran, dan kenaikan pajak. Massa aksi yang semakin antusias sempat mencoba bertemu dengan Penjabat (Pj) Bupati Tegal untuk menyampaikan tuntutan mereka. Namun, upaya tersebut menghadapi penghalangan dari aparat kepolisian yang berjaga di lokasi. Dalam situasi yang sempat memanas, terjadi ketegangan antara mahasiswa dan aparat kepolisian karena Pj Bupati tidak bersedia menemui massa. Suasana memuncak ketika mahasiswa membakar ban sebagai simbol protes. Namun, aparat keamanan berhasil meredam situasi setelah melakukan negosiasi dengan koordinator aksi.

Setelah melalui proses dialog, sepuluh perwakilan mahasiswa dari Aliansi Desember Bergerak akhirnya diterima untuk berdialog dengan pejabat pemerintah. Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD, Agus Solichin, perwakilan Inspektorat, dan Kepala Satpol PP. Dalam pertemuan ini, mahasiswa menyerahkan delapan poin tuntutan yang berisi berbagai isu penting terkait transparansi dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Tegal.

Berikut ringkasan delapan tuntutan mahasiswa:

    1.    Pemerintah dan aparat penegak hukum harus menjauhi praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).

    2.    Perkuat sistem pencegahan korupsi di Kabupaten Tegal.

    3.    Ciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan.

    4.    Setiap pejabat wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    5.    Libatkan unsur kepemudaan dalam pengawasan dan riset kebijakan daerah.

    6.    Bertindak tegas terhadap praktik pungutan liar (pungli) di semua instansi tanpa pandang bulu.

    7.    Awasi penggunaan Dana Desa secara menyeluruh dan transparan.

    8.    Tingkatkan keterbukaan data pemerintah melalui platform daring untuk mempermudah akses publik.

Dalam pernyataannya, salah satu perwakilan mahasiswa menegaskan bahwa aksi damai ini bertujuan untuk mengingatkan pemerintah daerah akan pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. “Kami hadir di sini bukan hanya untuk menyuarakan tuntutan, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian kami terhadap masa depan Kabupaten Tegal yang lebih baik,” ujarnya. Wakil Ketua DPRD, Agus Solichin, menyambut baik masukan dari para mahasiswa dan berjanji akan menindaklanjuti tuntutan tersebut bersama pihak terkait. “Kami menghargai aspirasi yang disampaikan. Keterlibatan pemuda dan mahasiswa memang penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel,” ungkapnya. Aksi damai ini pun berakhir dengan tertib setelah dialog selesai. Mahasiswa berharap tuntutan yang disampaikan akan segera ditindaklanjuti demi menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan lebih berpihak pada kepentingan masyarakat.

Melalui aksi ini, mahasiswa sekali lagi membuktikan peran mereka sebagai penggerak perubahan, penjaga demokrasi, dan pendorong akuntabilitas dari pemerintah daerah.